BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perkembangan organisasi public dalam konteks administrasi
negara telah demikian pesat, baik pada level perkembangan teoritis maupun dalam
konteks empiris. Secara teoritis, teori organisasi telah berkembang tidak hanya
pada segi organisasi formal dan juga sering dihubungkan dengan birokrasi. Teori
organisasi telah berkembang mencakup beberapa variable, seperti system nilai
dan sudut pandang organisasi dan dari sisi “dialectical points of view”.
Kenyataannya dapat digunakan sebagai tanda kompleksitas diskusi dalam
perkembangan teori organisasi. Dari segi empiris, organisasi public
menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang berbeda dengan situasi
pada era 1980-an yang banyak didominasi pada sector formal pemerintahan.
Perkembangannya dalam kedudukan system informasi lebih mengarah pada
spesialisasi. Personalia diorganisasikan untuk kepentingan manajemen menurut
fungsi dan proyek. Organisasi system informasi sering melibatkan keputusan yang
sulit. Faktor teknologis yang berkaitaan dengan efisiensi perangkat keras dan
lunak mempengaruhi bentuk organisatoris yang bisa berbeda dengan filsafat
organisasi dan manajemen. Manajemen system informasi mempunyai masalah khusus
karena tingkat perubahan yang cepat dalam teknologi perangkat keras dan
perangkat lunak dan karena adanya kebutuhan akan kemampuan teknis untuk bisa
menilai usulam SIM.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Pengertian Organisasi
Publik dan Swasta?
2. Lingkungan Organisasi
Publik dan Swasta?
3. Perbedaan Organisasi
Publik dan Swasta?
4. Karakteristik
Organisasi Publik dan Swasta?
5. Ciri-ciri Organisasi
Publik dan Swasta?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.1.1 PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK
Organisasi Publik sering dilihat pada bentuk organisasi
pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).
Atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang “merampok”
harta rakyat (pajak), “membunuh” rakyat (hukuman mati), dan “memenjarakan”
rakyat.
Organisasi Publik adalah organisasi yang terbesar yang
mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai
kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi
pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban
melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula
memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi
penegakan peraturan.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat
demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan
dalam operasionalnya. Organisasi berorientasi pada pelyanan kepada masyarakat
tidak pada profit/laba/untung.
2.2.1 PENGERTIAN ORGANISASI
SWASTA
Istilah privat berasal dari bahasa Latin “set apart” (yang
terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan pada hal – hal yang
‘terpisah’ dari masyarakat secara umum.
Organisasi Swasta atau organisasi laba adalah organisasi
yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya
yang dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan
hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan /
laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah
untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi
antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar baik
bertaraf local, nasional maupun internasional. Ciri-cirnya antara lain Dimiliki
oleh satu orang atau lebih, berorientasi pada keuntungan.
2.2 LINGKUNGAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.2.1 LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK
Didalam
organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi
public, yaitu:
·
Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu,
organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.
·
Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui
lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR,
untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini
merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan
kemampuan operasionalnya.
·
Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik,
bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui
proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.
2.2.2 LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI
SWASTA/PRIVAT
Selain
terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, terdapat
beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi swasta juga, yaitu:
·
Lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris
atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas
wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada
organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.
·
Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat,
menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan
pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat.
Tabel perbandingan organisasi publik dan privat secara umum,
yaitu:
|
No
|
Organisasi Publik
|
Organisasi Privat
|
|
|
1.
|
Tujuan
|
laba
|
non laba
|
|
2.
|
Produk yang dihasilkan
|
Publics goods
|
Privat goods
|
|
3.
|
Cara pengambilan keputusan
|
demokratis
|
Strategis bisnis
|
|
4.
|
Ukuran kinerja
|
Social welfare
|
efisiensi
|
|
5.
|
Misi organisasi
|
“melakukan kebaikan”
|
“untung rugi”
|
2.3 PERBEDAAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Setelah kita pelajari pengertian dari masing-masing jenis
organisasi di atas, maka kita dapat melihat perbedaan-perbedaan diantara
ketiganya, yang antara lainnya adalah sebagai berikut:
1) Orientasi
Organisasi laba berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi
public berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (tidak mencari untung). Sementara
organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang
didirikan untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan
yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari
laba (moneter).
2) Kepemilikan
Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa
sesungguhnya ’pemilik’ organisasi apakah anggota, klien, atau donatur. Pada
organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha
organisasinya. Sementara pemilikan organisasi public adalah milik Negara yang
dimana telah diatur oleh konstitusi.
3) Dalam hal donatur
Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan.
Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas,
yakni dari keuntungan usahanya, sedangkan organisasi public didanai oleh
pendapatan Negara atau daerah yang didapat dari pajak.
4) Dalam hal penyebaran
tanggung jawab
Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan
Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada
organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris
bukanlah ’pemilik’ organisasi, sementara di organisasi public yang bertanggung
jawab adalah Negara yang didelgasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk
mengelolanya dan kalau tidak maka dikenai sanksi.
“Tipe – tipe Organisasi Publik”
|
Tujuan
|
|||
|
Jelas
|
Tidak Jelas
|
||
|
Hubungan kausal
|
Pasti
Tidak Pasti
|
A: Efisiensi Ekonomi
B: Kriteria Judgmental
|
C: Legitimasi Kelembagaan
D: Legitimasi Kelembagaan
|
Menurut Sorensen (dalam Elliassen dan Kooiman, 1993:225-6),
organisasi publik terbagi dalam empat kategori.
Organisasi publik kategori A adalah organisasi-organisasi
publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta
hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi public
goods yang ditugaskan kepadanya. Tipe ini biasanya kita temukan pada
perusahaan-perusahaan milik negara.
Organisasi publik kategori B adalah organisasi-organisasi
publik dimana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan
sebab-akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Untuk organisasi
publik semacam ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran kinerja yang
semata-mata bersifat ekonomis. Biasanya penilaian kinerja dilakukan melalui
pendapat para ahli.
Organisasi publik kategori C adalah organisasi-organisasi
publik dimana tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan,
tetapi hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat
ditentukan secara pasti.
Organisasi publik kategori D adalah organisasi-organisasi
publik dimana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat
operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Di sini tercakup
badan-badan pemerintah seperti departemen-departemen, kepolisian, tentara, dan
lain lain. Untuk kedua tipe ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran ekonomis
maupun judgemental, melainkan legitimasi kelembagaan.
Banyak literatur yang kita ketemukan yang disampaikan oleh
praktisi-praktisi dibidang Sistim Informasi Manajemen. Mereka menuliskan sistem
informasi manajemen dengan berakar dari ilmu ekonomi, hal tersebut bila dilihat
dari tinjauan baik ideologi, nilai-nilai, proses dan metodologi masing-masing
berbeda baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Pemaksaan ataupun
penerapan yang tidak benar akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.
Disamping itu bila kita lihat secara teoritis, bila diterapkan secara teori
maka akan memberikan interprestasi dan kesimpulan yang berbeda, sekaligus
kenyataan ini akan memberikan input yang tidak sehat dalam pengembangan ilmu
administrasi negara.
Perkembangan organisasi publik dalam kontek ilmu
administrasi negara baik dilihat dari segi teoritis maupun dari segi empiris.
Dari segi teoritis telah berkembang tidak hanya terbatas dari segi organisasi
formal, yang disebut juga dengan birokrasi. Akan tetapi juga berkembang dengan
mencakup bebarapa variabel seperti sistem nilai dan sudut pandang organisasi.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.
Dari segi struktur organisasi publik sangat dipengaruhi oleh
lingkungan eksterna. Termasuk dalam konteks ini adalah kuatnya faktor politik
dari lembaga-lembaga terkait. Struktur internal mungkin saja mengalami
perubahan-perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik. Yang
pada akhirnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi
publik sangat tersentralisasi, hal ini dapat dilihat dari kewenangan pimpinan puncak
yang sangat besar, sehingga aliran informasi dalam rangka pembutan keputusan
juga tidak berjalan merata namun sering kenyataan ini ditutup dengan pendekatan
pembuatan keputusan yang rasional. Pendekatan ini sering menghalangi kepuasan
dari berbagai kelompok, sehingga keputusanpun meskipun rasional tetap memiliki
derajat efektivitas yang rendah karena dukungan internal yang tidak menyeluruh,
sekaligus benih konflik selalu tampak pada struktur yang demikian. Dari
organisasi swasta faktor lingkungan dalam penelitian tidak begitu banyak
disinggung sebagai variabel yang berpengaruh pada proses organisasi secara
keseluruhan, meskipun pada kenyataan sesungguhnya sangat relevanuntuk
dipertimbangkan.
Dari segi proses dapat dilihat pada faktor manajemen yang
meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll.
Manajer pada organisasi swasta lebih memiliki kopetensi yang tinggi pada
penentuan tujuan dan pelaksanaan. Karena memang ukuran keberhasilan pada
organisasi swasta lebih tegas dan tidak bervariasi, sedang ukuran
keberhasilan pada organisasi publik tidak jelas dan menyangkut banyak hal yang
luas. Kopetensi kepemimpinan pada organisasi swasta dengan demikian menjadi
sangat menentukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan
pada organisasi swasta lebih tinggi daripada organisasi publik.
Kalau dilihat dari segi manajemen organisasi swasta dikelola
dengan proses yang dinamis. Struktur oraganisasi mungkin juga birokratis, namun
ditunjang dengan proses manajemen yang lebih lugas dan responsif. Kemudian dari
proses kesimpulan yang didapat terhadap penelitian tersebut Wahyudi Kumorotomo
dan Subandi Agus Margono memberikan 5 penekantan untuk mengidentifikasikan
organsiasi publik yaitu :
1. Organisasi publik
identik dengan administrasi pemerintah Seperti diketahui bahwa kegiatan
pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu
ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan yang pertama
dapat meliputi hubungan external, pelaksanaan hukum-hukum internal dan
aturan-aturan, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan.
Sedangkan pelayanan yang bersifat monopoli dapat berupa pelayanan pos,
mengontrol imigrasi, pengaturan listrik, transportasi kereta api. dll.
2. Identifikasi
organisasi publik didasarkan dengan peraturan negara, dibiayai oleh keuangan
negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang kariri
tertentu. Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik
menjadi dibawah kontrol politik. Departemen-departemen pemerintahan akan
menjadi lembaga-lembaga yang sangat diatur oleh peraturan yang sering membatasi
pencapaian tujuan pada pelayanan publik itu sendiri. Kenyataan bahwa antara
negara yang satu dengan negara lain dalam pelayanan ada perbedaan seperti di
Inggris misalnya pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi sosial lainnya
dalam rangka pelayanan pada publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
administrasi negara bukan sinonim dengan organisasi pemerintah. Karena
administrasi negara akhirnya mencakup semua organisasi sosial, organisasi
swasta yang bersama-sama melaksanakan aspek-aspek kebijakan publik (publik
policy).
3. Sifat-sifat
administrasi organisasi publik berorientasi pada publik
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.
4. Melihat administrasi
negara berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan
kebijakan publik seperti control politik, akuntabilitas, pemakian birokrasi
pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah an penegakan hukum yang berbeda
dilakukan oleh swasta. Pada hakekatnya pelayanan publik bukan monopoli
pemerintah seperti yang telah dikatakan diatas organisasi swastapun mampu
juga melakukan pelayanan publik. Hanya pada sifat-sifat tertgentu sebagaimana
yang diungkapkan pada pendekatan keempat hal ini menjadi monopoli pemerintah.
5. Memfokuskan pada sifat
publicness Mengutip pendapat dari Robert Danhardt dalam “Toward A
Critical Theory of Public Organization” dari public Administration Review,
1981, maka sifat publikness dijawab dengan perlunya organisasi public
memfokuskan pada demokratisasi hubungan social. Menurut dia administrasi Negara
harus mengkonsentrasikan pada administrasi public yang demokratis daripada
orientasi pada administrsi Negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif
daripada manajemen hirarkis.
2.4 KARAKTERISTIK ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Karakteristik organisasi public dan swasta bervariasi,
masing-masing memiliki maksud masing-masing sendiri dalam merumuskan
karakteristiknya. Hasil penelitian James L. Perry dan Hal G. Rayne dalam buku
“The Public Private Distinction in Organization Theory” menunjukkan criteria
dan sudut pandang penulis perbedaan kedua organisasi tersebut. Dengan
penyesuaian, hasil penelitian tersebut dianalisis guna menyusun argumentasinya.
Terdapat dua variable pokok yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
membedakan antara organisasi public dengan organisasi swasta, yaitu variable
struktur dan proses. Dari segi struktur dilihat bahwa organisasi public
dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Termasuk dalam lingkungan ini adalah
kuatnya faktor politik dari lembaga terkait. Struktur internal mengalami
perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik.
Struktur organisasi pada organisasi public lebih birokratis
dan tersentralisasi. Benih konflik selalu tampak pada struktur. Hanya saja,
pada situasi demikian faktor loyalitas anggota organisasi cukup tinggi dan
mempunyai daya ikat yang kuat untuk kesatuan organisasi. Pada organisasi
swata, variable lingkungan dalam penlitian tidak banyak disinggung sebagai
variable yang berpengaruh pada proses organisasi, meskipun kenyataan sangat
relevan untuk dipertimbangkan pada konteks struktur ini adalah variable ukuran
organisasi dan pengembangan organisasi.
Pada sisi lain., dari segi proses dapat dilihat faktor
manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen,
kepuasan kerja dll. Variabel ini disinggung padaa organisasi swasta. Manajer
pada organisasi swasta memiliki kompetensi yang tinggi pada penentuan tujuan
dan pelaksanaan karena ukuran keberhasilan pada organisasi swasta yang lebih
tegas dan tidak bervariasi. Sedangkan ukuraan keberhasilan organisasi public
tidak jelas dan menyangkut banyak hal luas. Dari penelitian ditemukan bahwa
kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi dari pada
organisasi public. Pada kenyataannya organisasi swasta cukup peka terhadap
pengaruh lingkungan karena masalah kelangsungan hidup merupakan dimensi utama
dari organisasi swasta, sedangkan organisasi public peranan lingkungan external
lebih mengacu pada segi proses politik yang tidak mungkin dihindari, meliputi
tanggung jawab pelayanan serta komitmen pada pencapaian tujuan global
(nasional) yang lebih besar sehingga yang membedakannya hanya pada jenis
kepetinggannya.
Pada konteks ini pelayanan public difokuskan pada tamggung
jawab pemerintah secara sentral, regional, ataupun lokal. Pada konteks ini
indicator utama terletak pada control pemerintah atas pelayanan yang diberikan
kepada public, baik yang ditangani oleh pemerintah sendiri ataupun oleh swasta.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar
teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan
yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam
konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah
klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup
juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan
mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system
informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
2.5 CIRI-CIRI ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber
mengenai perbadaan organisasi publik dan privat, yaitu:
1. Organisasi Publik
tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
2. Organisasi Publik
lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.
3. Organisasi Publik
memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4. Organisasi Publik
lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5. Organisasi Publik
lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6. Organisasi Publik
lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
7. Organisasi
Publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
8. Organisasi Publik
lebih fokus menjawab ketidakadilan.
9. Organisasi Publik
beroperasi untuk kepentingan public
10. Organisasi Publik harus menjaga dukungan
minimal masyarakat dalam tingkatan.
Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbedaan antara ke
jenis organisasi tersebut di atas, perlu kiranya kita sudah memahami secara
baik pengertian yang juga mencakup tujuan dan ciri-ciri serta orientasi dari
kedua jenis organisasi itu yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian kita
akan dengan mudah mengetahui dan memahami dimana letak perbedaan dan persamaan
dari kedua organisasi tersebut di atas.
Dalam hal ini, paling tidak ada empat (4) unsure yang
mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu:
1. Manusia/perilaku
Unsur ini penting karena aktivitas organisasi antarindividu
atau antarkelompok, norma-norma informal, persepsi, peranm kepemimpinan,
konflik dalam kelompok dan sebagainya.
2. Teknologi
Secara luas teknologi berarti “penerapan pengetahuan untuk
melaksanakan pekerjaan”.
3. Tugas (task)
Efisiensi organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan
pekerjaan secara sistematis.
4. Struktur
Struktur digunakan untuk mengendalikan orgaanisasi dan
membedakann bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan system informasi
yang lebih efisian dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen,
unsure utama yang berpengaruh adalah unsure teknologi, yaitu teknologi otomasi
atau komputerasasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengembangan organisasi
yang dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi computer tidak
begitu saja dapat dilaksanakan hanya dengan pengetahuan dasar tentang perangkat
kerasnya.
Tiga
perspektif Administrasi Publik
|
No
|
Elemen
|
OPA
|
NPM
|
NPS
|
|
1.
|
Dasar Epistemologi
|
Teori politik
|
Teori ekonomi
|
Teori demokrasi, baragam pendekatan
|
|
2.
|
Konsep public Interest
|
Sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum
dalam aturan
|
Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu
|
Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
|
|
3.
|
Siapa yang dilayani
|
Clients & constituents
|
Pelaganggan
|
Warga negara
|
|
4.
|
Peran Pemerintah
|
Mengayuh
|
Mengarahkan
|
Melayani
|
|
5.
|
Rasionalitas & Model Perilaku Manusia
|
Rasionalitas sinoptis, manusia administratif
|
Rasionalitas teknis dan ekonomis, “economicaman”,
pengambil keputusan yang self-interested
|
Rasionalitas strategis atau formal, uji rasionalitas
berganda(politis, ekonomis, dan organisasional)
|
|
6.
|
Akuntabilitas
|
Menurut hierarki administratif
|
Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan
customers
|
Banyak dimensi; akuntabilitas pada nilai, hukum,
komunitas, norma politik, profesionalisme, kepentingan citizen
|
|
7.
|
Diskresi Administratif
|
Diskresi terbatas pada petugas administratif
|
Berjangkauan luas untuk mencapai sasaran entrepreneurial
|
Diskresi diperlukan tetapi bertanggung jawab dan bila
perlu terpaksa
|
|
8.
|
Struktur Organisasi
|
Organisasi birokratis, kewenangan top-down
|
Organisasi publik terdesentralisasi
|
Struktur kolaboratif antara kepemimpinan eksternal
dan internal
|
|
9.
|
Mekanisme pencapaian sasaran kebijakan
|
Melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang
ada
|
Melalui pembentukan mekanisme dan struktur insentif
|
Membangun koalisi antara agensi publik, non-profit, dan
swasta
|
|
10.
|
Dasar motivasi perangkat dan administrator
|
Gaji dan tunjangan disertai perlindungan bagi pegawai
negeri
|
Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi
ukuran pemerintah
|
Pelayanan kepada masyarakat, keinginan untuk memberikan
kontribusi bagi masyarakat
|
Secara garis besar, inilah pokok – pokok perdebatan para
ahli berkenaan dengan perbandingan antara administrasi publik dan administrasi
privat. OPA adalah pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada
standar-standar administrasi publik yang secara tradisional telah dikembangkan
sejak abad pertengahan. Sementara itu NPM mencoba memasukan standar-standar
administarsi privat ke tubuh organisasi publik, dengan harapan akan
menghasilkan kinerja yang sama baiknyadengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS
memberi semacam ‘jalan tengah’ yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas
organisasi publik sembari berusaha memperbaiki kinerja administrasi publik secara
pragmatis.
BAB III
PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN
Berdasarkan dari data diatas kami menyimpulkan bahwa:
Istilah publik berasal dari bahasa Latin“of people” (yang berkenaan
dengan masyarakat). Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat
umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan
pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.
Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi
yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya
oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan
demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari
laba atau untung sebesar-besarnya.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada
beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut,
yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan
yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam
konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah
klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup
juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan
mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system
informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
3.2 KRITIK DAN SARAN
Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh
dari kesempurnaan yang telah dibaca oleh pembaca. Dari itu kami sangat kritik
dan saran dari pembaca guna untuk memperbaiki makalah ini dimasa yang akan
datang.
DAFTAR PUSTAKA
C.Laudon, Kenneth. P.Laudon,
Jane. Sistem Informasi Manajemen.
Yogyakarta: ANDI. 2004.
Sutabri, Tata. Sistem Informasi
Manajemen. Yogyakarta: ANDI.
2005.
www. Elkana
Goro Leba blogspot.com/2012/11organisasi-publik-swasta.html
Artikel Terkait :
Organisasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar